Kontribusi Akuntan Publik dan IAI dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik (Achwan, 2000). Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Lembaga-lembaga donor internasional seperti World Bank, IMF, dan ADB juga menuntut ditegakan paradigma good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia (ADB, 1999). Dengan demikian bagi Indonesia tuntutan ditegakkan good governance merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan.

Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transportasi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, salah satu indikator adanya keterbukaan dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam aktivitas ekonomi pada berbagai tingkatan pelaku ekonomi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan dan akuntabilitas dari aktivitas ekonomi maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan KKN yang terjadi.

Tulisan ini mencoba  memaparkan peran akuntan publik Indonesia untuk dapat ikut mendukung terciptanya iklim good governance melalui gerakan anti-korupsi dan melihat kemungkinan profesi akuntan publik menjadi salah satu "pillars of integrity" dalam gerakan anti-korupsi di Indonesia. Sebelum membahas masalah tersebut, maka akan dibahas terlebih dahulu sejauh mana terlaksananya good governance di Indonesia.

Pembahasan.

Menurut hasil riset Booz-Allen & Hamilton, Indonesia pada tahun 1999 menduduki posisi paling parah dalam hal indeks good governance, indeks korupsi dan indeks efisiensi peradilan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. (Irwan, 2000). Besarnya indeks good governance Indonesia hanya sebesar (2,88) di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89) dan Filipina (3,47). Indeks ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka indeks maka tingkat good governance semakin rendah dan sebaliknya (lihat Tabel 1).

Rendahnya indeks good governance di Indonesia didukung oleh hasil studi Huther dan Shah (1998) yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori negara poor governance (lihat Tabel 1). Studi ini melihat governance quality dengan cara menghitung besarnya governance quality index di masing-masing negara yang menjadi sampel. Indeks kualitas governance diukur dari :

(1) indeks partisipasi masyarakat,

(2) indeks orientasi pemerintah,

(3) indeks pembangunan sosial, dan

(4) indeks manajemen ekonomi makro.

Tabel 1

Good Governance di Asia tenggara Tahun 1999

Negara	Indeks Efisiensi Peradilan	Indeks Korupsi	Indeks Good Governance	Kategori Kualitas Governance
Malaysia	9,00	7,38	7,72	Good Governance
Singapura	10,00	8,22	8,93	Good Governance
Thailand	3,25	5,18	4,89	Fair Governance
Filipinan	4,75	7,92	3,47	Fair Governance
Indonesia	2,50	2,15	2,88	Poor Governance

Sumber : Booz-Allen & Hamilton, seperti dikutip Irwan (2000) dan Huther and Shah (2000)

Hasil survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) terhadap para eksekutif bisnis asing tidak jauh berbeda dengan hasil riset di atas, di sektor publik, birokrasi pemerintahan Indonesia, termasuk yang terburuk di Asia. Birokrasi Indonesia pada tahun 2000 memperoleh skor 8,0 dan tidak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam, dan India (Anonim, 2000.b)

Di sektor swasta, menurut hasil riset McKinsey & Company yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan good corporate governance (GCG). (Anonim, 2000.c) sedangkan menurut hasil survei PERC terhadap pelaku bisnis asing di Asia, ternyata Indonesia merupakan negara terburuk di bidang corporate governance. (Anonim, 2000)

Salah satu bukti yang menunjukkan buruknya pengelolaan perusahaan antara lain tersermin dari tidak adanya upaya antisipasi manajemen terhadap aktivitas keuangannya. Terbukti hingga akhir 1996, total utang luar negeri swasta dari 275 emiten yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar US$ 42,732 milyar, ternyata sekitar 79,29% (atau sekitar US$ 33,9 milyar) tidak di-hedging (Wibisono, 1997). Hal ini diperburuk lagi dengan banyaknya perusahaan swasta yang memiliki utang luar negeri, ternyata sebagian besar merupakan utang jangka pendek yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi jangka panjang. Kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan banyak perusahaan swasta mengalami default atas utang mereka yang telah jatuh tempo.

Melihat hasil studi di atas maka secara objektif harus diakui bahwa kualitas governance Indonesia masih jauh dari good governance dan uga harus diakui bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menuju terciptanya good governance. Upaya tersebutlah dapat dilihat dari kebijakan deregulasi dan debirokrasi sejak pertengahan tahun 1980-an. Deregulasi diarahkan dengan mengurangi dan atau menghilangkan berbagai peraturan yang dirasa menghambat kegiatan perekonomian. Secara khusus pemerintah menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat kegiatan ekspor. Berbagai kebijakan deregulasi di bidang ekonomi nampak jelas menunjukkan orientasi pemerintah yang berubah dari inward oriented menuju outward oriented. Sejalan dengan kebijakan tesebut maka pengembangan sektor industri juga diarahkan untuk produk-produk untuk tujuan ekspor.

Kebijakan debirokrasi dilakukan dengan cara mengurangi atau memangkas proses birokrasi. Sebagai contoh, proses perijinan diperpendek dan atau dipermudah. Dengan kebijakan tersebut masyarakat atau investor diharapkan memperoleh kemudahan untuk memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengembangkan sistem administrasi satu atap sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pihak birokrasi. Kelemahan yang sangat mencolok dalam proses tercapainya good governance selama ini adalah tinginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen. Korupsi biasanya yang terjadi disertai dengan tindakan kolusi dan nepotisme. Kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hasil pemeriksaan reguler Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama tahun anggran 1999/2000 menyebutkan bahwa sebanyak 10 (sepuluh) departemen dan lembaga pemerintah bukan pemerintah melakukan penyimpangan KKN yang menyebabkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. (Anonim, 2000). Dari ke 10 institusi tersebut 5 (lima) diantaranya diindikasikan nilai penyelewengannya terbesar. Ke-5 institusi termaksud adlah Pertamina, Kantor Menteri negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Bulog, BKKBN dan Bank Indonesia.

Penyelewengan keuangan negara yang berhasil ditemukan oleh BPKP selama tahun anggaran 1999/2000 sejumlah 18.945 kasus dengan nilai mencapai Rp. 2,4 trilyun. Menurut BPKP indikasi KKN pada institusi pemerintah tersebut dapat diketahui dari adanya prosedur penyimpangan pengadaan barang dan jasa, pembayaran yang melebihi prestasi kerja, pekerjaan fiktif, pemalsuan dokumen, mark-up dan pemberian pekerjaan pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Anonim, 2000). Pada tabel 2 terlihat pada periode 1995 - 1997 indeks persepsi korupsi di Indonesia relatif paling rendah dibandingkan negara lain, meskipun selama periode tersebut ada peningkatan besarnya indeks.

Tabel 2

Corruption Perception Index di Asia Tenggara Tahun 1995-1997

Negara	1995	1996	1997
Singapura	9,00	7,38	7,72
Malaysia	10,00	8,22	8.93
Thailand	3,25	5,18	4,89
Filipina	4,75	7,92	3,47
Indonesia	2,50	2,15	2,88

Sumber : Transprency International, seperti dikutip Tanzi (1998)

Terhadap merebaknya tuntutan terwujudnya good governance tersebut, kini profesi akuntan banyak mendapat sorotan. Sorotan tersebut terutama terkait dengan peranan profesi akuntan selama ini dalam ikut serta mewujudkan good governance tersebut. Beberapa pihak mengatakan, peranan profesi akuntan masih belum optimal dalam mewujudkan good governance.

Meski belum tentu pendapat ini sepenuhnya benar, namun dengan melihat data di atas, agaknya para kauntan perlu melakukan introspeksi diri terhadap kekurangan-kekurangan apa yang masih melekat pada profesi yang dijalaninya.

Realita Ketidakberdayaan Profesi Akuntan

Munculnya pandangan skeptis terhadap peran profesi akuntan dalam mewujudkan good governance memang beralasan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat unqualified opinion dari akuntan publik, justru setelah opini tersebut keluar, perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Dari sejumlah data sampai dengan tahun buku 1997, laopran keuangan bank publik yang unqualified opinion dari akuntan publik. (Mahmud, 1998).

Meskipun proses evolusi dan perbaikan terus dilakukan, namun berbagai komentar tentang ketidakmampuan standar dan praktek akuntansi dalam mengakomodasi perubahan ekonomi yang berlangsung secara cepat ini, masih terus berlanjut. Berbagai keraguan tersebut antara lain berupa komentar-komentar sebagai berikut. Pertama laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang diperlukan pada kondisi industri di era mendatang ( post industrial economy).  Kedua, pasar modal lebih tertarik pada informasi kinerja masa depan (future performance) dan bukannya pada kinerja masa lalu (historical performance) seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangan. Ketiga, metode penilaian yang didasarkan atas historical cost tidak memungkinkan bagi laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang perusahaan secara "true and fair". Keempat, perlakuan akuntansi atas aset tak terwujud (Intangible Asset) yang meliputi investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R & D), sumber daya manusia (SDM), dan investasi pada "trademark" dan "brandnames", kurang memperoleh perhatian sungguh-sungguh. Kelima, akuntansi memiliki kesulitan dlam menilai resiko yang terkait dengan instrumen keuangan baru dan kewajiban bersyarat (contingen liability). (Frederick, 1998).

Terdapat dua faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya berbagai fenomena dan penilaian di atas. Petama, adanya moral hazard yang dilakukan oleh akuntan. Dalam kasus laporan keuangan bank publik diatas, misalnya, terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilakukan manajemen bank yang disembunyikan atau tidak dijadikan petimbangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan. Kedua, standar akuntansi dan standar auditing yang manjadi pedoman para akuntan dalam menjalankan profesinya memang tidak mampu menjangkau transaksi-transaksi tertentu, sehingga transaksi tersebut lolos dari pengamatan akuntan. Pdahal, ditinjau dari aspek lain, transaksi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Meski tidak menampik faktor pertama ikut mengurangi kualitas output profesi akuntan, dalam artikel ini akan difokuskan pada pembahasan faktor kedua. Terdapat dua alasan yang melandasi pemikiran tersebut. Pertama, faktor moral hazard merupakan human error factor yang terkait dengan persoalan etika yang sulit diperbaiki melalui rekomendasi saran bila tidak disertai dengan enforcement dan political will yang kuat dari pelakunya untuk berubah. Kedua, dinilai dari paradigma profesi akuntan saat ini sebagaimana tercermin dari standar akuntansi dan standar auditing sudah tidak up to date dalam menjawan tuntutan zaman yang sudah semakin kompleks.

Peran Akuntan Publik dan IAI

Selain realita dari ketidakberdayaan dari profesi akuntan dalam mewujudkan good governance, terjadinya korupsi dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. (Tanzi, 1998). Dari sisi permintaan dimungkinkan karena adanya (1) Regulasi dan Otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi, (2) Karakteristik tertentu dari sistem perpajakan dan (3) adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari sisi penawaran dimungkinkan terjadi karena (1) tradisi birokrasi yang cenderung korup,  (2) rendahnya gaji di kalangan birokrasi, (3) konrol atas institusi yang tidak memadai, dan (4) transparansi dari peraturan dan hukum.

Untuk dapat memberantas korupsi dan juga kolusi sehingga upaya terwujudnya good governance dapat lebih cepat tercapai maka perlu dukungan dan upaya dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diciptakan sistem akuntabilitas yang efektif. Dalam hal ini pengambil kebijakan harus memfokuskan usaha mereka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : para pemegang posisi kunci di lembaga eksekutif dan pelayanan masyarakat harus memperkuat institusi publik. (Langseth, 2000; Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997).

Para politisi dan pegawai negeri harus secara kolektif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan komitmen pemerintah. Para politisi dan birokrat pada umumnya harus lebih resposif terhadap kebutuhan perusahaan-perusahaan milik swasta maupun milik negara. Seluruh warga negara, sektor swasta, media dan masyarakat sipil harus dididik dan diberdayakan untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Selanjutnya agar akselerasi sistem akuntabilitas publik dapat lebih cepat tercapai, maka diperlukan komitmen dan integritas dari berbagai pihak yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk menegakkan paradigma good governance.

The Economic Development Institue (EDI) of the World Bank dengan berbagai pihak dalam rangka upaya memberantas KKN, terutama korupsi, telah memperkenalkan konsep yang disebut "Pillars of integrity".(Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997; Dye and Stapenhurst, 1998). Konsep mengenai sistem integritas nasional tersebut setidaknya melibatkan 8 (delapan) lembaga yang disebut "Pillars if integrity", yaitu (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas ("watchdog" agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7) masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakkan hukum. Termasuk ke dalam pilar lembaga-lembaga pengawas antara lain kantor-kantor auditor, lembaga anti korupsi dan ombudsman. Sedangkan yang termasuk pilar sektor swasta antara lain kamar dagang, asosiasi industri dan asosiasi profesional. Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan LSM termasuk ke dalam pilar masyarakat sipil. Pilar tersebut tentunya bisa diperluas menurut kondisi masing-masing negara. Di Indonesia misalnya, mahasiswa tentu dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur pilar integritas karena merka telah memelopori reformasi atau perubahan. Bahkan mereka sekaligus juga dapat menjadi bagian dari "watchdog" yang lebih ketat.

Akuntan publik mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi pilar ke 9 dari pillars if integrity di Indonesia. Seperti didiketahui sebagian akuntan dari kantor akuntan publik merupakan auditor yang profesional. Ada atau tidaknya korupsi dlam suatu kegiatan ekonomi dapat dikatahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor keuangan. Dengan demikian jelas ada atau tidaknya penyelewengan keuangan sangat tergantung dari pekerjaan dan kesimpulan yang direkomendasikan oleh lembaga auditor. Di Indonesia misalnya, ada tidaknya KKN pada institusi pemerintah secara formal diketahui dari laporan yang dikeluarkan oleh BPKP atau kantor akuntan publik yang ditunjuk.

Kondisi tersebut di atas menjadikan kantor akuntan publik mempunyai tugas dan kewajiban terhadap auditornya yang terlibat dalam proses pemeriksaan akuntan (auditing) agar tetap menjunjung tinggi profesinalisme mereka. Tuntutan profesioanalisme bagi auditor antara lain : (1) meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi, (2) menjaga kepercayaan publik kepada profesi, (3) mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk mengingkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi. Sebagai lembaga profesional disamping harus mampu membina auditornya, kantor akuntan publik harus mampu mengawasi dan menindak anggotanya yang melanggar kode etik profesi. tugas dan kewajiban akuntan publik dalam hal ini memang tidak mudah tetapi bukan hal yang tidak mungkin.

Sebagian anggota dari IAI merupakan auditor yang profesional yang tergabung dalam kantor auditor atau kantor akuntan publik. Ada atau tidaknya korupsi dalam suatu kegiatan ekonomi dapat diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan demikian jelas ada tidaknya penyelewengan keuangan sangat tergantung dari pekerjaan dan kesimpulan yang direkomendasikan oleh lembaga auditor. Di Indonesia misalnya, ada tidaknya KKN pada institusi pemerintah secara formal diketahui dari laporan yang dikeluarkan oleh BPK, BPKP atau kantor akuntan publik yang ditunjuk. Kondisi tersebut menjadikan IAI mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anggotanya yang terlibat dalam proses pemeriksaan akuntan (auditing) agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme mereka.Kewajiban lain yang harus dipikul akuntan publik dan IAI agar dapat menajdi salah satu "pillars of integrity" adalah menjadi salah satu agen yang mempromosikan good governance. (Shunglu, 1998). Promosi ini dilakukan pada dasarnya untuk "menyuarakan" adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas masyarakat. Promosi tersebut misalnya dapat dilakukan dengan membantu pihak lain yang terlibat pemberantasan korupsi. Banyak lembaga-lembaga lain yang terlibat, seperti LSM, lembaga ombudsman dan lembaga keagaman, terbatas pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan yang paling sederhana sekalipun. Akuntan publik dapat membantu mereka dengan memberikan pengetahuan praktis atau jika memungkinkan memberikan bantuan sumberdaya manusia. Selanjutnya jika dimungkinkan akuntan publik sebagai anggota dari IAI dapat bekerja sama menysusn petunjuk praktis pengetahuan laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan bagi organisasi masyarakat di tingkat paling bawah seperti RT dan RW.

Kerjasama dengan IAI ini diharapkan mampu membantu usaha kecil dalam laporan dan pemeriksaan keuangan, hal yang sama tentunya bisa dilakukan pada organisasi kemasyarakatan pada tingkatan yang paling bawah tersebut. Dengan pemahaman masyarakat akan pemeriksaan keuangan pada tingkat yang paling sederhana semakin meningkat, selanjutnya masyarakat akan terbiasa denga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut sangat mendukung iklim good governance. Peran lain yang didapat adalah untuk mendukung gerakan anti-korupsi yang merupakan salah satu elemen gerakan untuk menciptakan good governance dengan memberikan dukungan teknis kepada gerakan atau lembaga anti-korupsi. Dukungan teknis sangat mungkin dilakukan karena akuntan publik dengan dukungan IAI dapat mengetahui secara teknis ada tidaknya penyelewengan keuangan atau korupsi dengan bertindak sebagai auditor.

Kesimpulan.

Dewasa ini telah muncul gerakan-gerakan anti-korusi yang dipelopori oleh masyarakat sendiri. Setidaknya ada 5 organisasi yang dibentuk untuk tujuan itu : (1) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), (2) Indonesia Corruption Watch (ICW), (3) Gerakan Peduli Harta Negara Gempita (Gempita), (4) Pact Indonesia, dan (5) Gerakan Masyarakat Madani (Gema Madani). (Priyono, 2000). Nampaknya berbagai gerakan tersebut mendapat sambutan yang antusias dari berbagai kalangan masyarakat. Denagn kondisi tersebut di atas maka akuntan publik mempunayi banyak piliahn untuk berpartisipasi dalam gerakan anti-korupsi. Pilihan yang dapat diambil yaitu dengan cara tidak langsung, yaitu bekerjasama dengan IAI membina dan mengawasi anggotanya agar tetap bertindak profesional dan atau dengan cara terlibat langsung mendukung gerakan tersebut. Cara langsung yang dapat dipilih adalah (1) memberi dukungan teknis kepada gerakan atau lembaga anti korupsi, dan atau (2) ikut mempromosikan gerakan anti-korupsi itu sendiri. Untuk kedepan akuntan publik dapat menjadi salah satu "pillars of integrity" dari bangsa Indonesia untuk meberantas korupsi.

Namun untuk dapat menjadi salah satu pilar tersebut akuntan publik dengan bekerjasama dengan IAI harus: (1) mampu meningkatkan profesionalisme anggotanya, (2) mampu membina, mengawasi, dan menindak anggotanya yang melanggar etika profesi, (3) mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa akuntan publik tidak terlibat dalam proses terjadinya korupsi dan juga kolusi, (4) berperan aktif mempromosikan gerakan anti korupsi, dan (5) memberi dukungan dan bantuan kepada lembaga atau gerakan anti korupsi. Dengan mampu menjalani ke 5 peran tersebut di atas maka akuntan publik telah mampu menjalankan peran sentral dalam gerakan anti-korupsi, dimana gerakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menuju terciptanya good governance.

Dengan demikian lingkup aktivitas profesi akuntan semakin luas, tentunya memilki implikasi yang luas pula salah satunya adalah tantangan bagaimana akuntan mampu mengembangkan kualitas profesinya. Sebab untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas, maka keahlian yang perlu disiapkan  oleh para akuntan juga menjadi semakin kompleks. Meski begitu, peningkatan lingkup aktivitas tersebut, juga merupakan peluang bagi profesi akuntan untuk memperluas jasa-jasa yang ditawarkan.

Untuk mengimbangi luasnya lingkup aktivitas profesi akuntan, maka keahlian-keahlian atau pengetahuan berikut perlu dimilki para akuntan. Pertama pengetahuan tentang hukum bisnis. Tujuannya adalah, agar para akuntan mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku bisnis (seperti monopoli, kartel, oligopoli, dsb). Keuda, pemahaman tentang ekonomi industri. Pemahaman ini diperlukan agar para akuntan mampu mengidentifikasi struktur industri serta posisi perusahaan dalam industri.

Ketiga, keahlian sebagai analis. Kenyataan di Ameriak Serikat menunjukkan bahwa peran analis future ternyata jauh di atas dibandingkan peran laporan auditing (yaitu 70%, sedangkan laporan auditing 30%). Mengapa demikian? Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut: (1) para anlis mampu membuat laporan keuangan menjadi lebih hidup melalui analisa-analisa kunatitatif (seperti analisis rasio, prediksi kebangkrutan melalui data-data keuangan, dsb), (2) selain analisis kuantitatif para analis juga memberikan analisis kualitatif, seperti budaya perusahaan, keunggulan manajemen, prospek pertumbuhan dan strategi pencapaiannya yang kesemuanya tidak terekam dalam laporan keuangan.

Secara institusi, dengan adanya tuntutan yang begitu besar terhadap peran akuntan dalam mewujudkan good governance, IAI perlu menata kembali aktivitas yang dilakukan para anggotanya. Selain membekali berbagai keahlian seperti tersebut di atas, melalui berbagai program Pendidikan Profesi Berkelanjutan, secara legalitas IAI juga perlu memperkuat landasan bagi profesi akuntan. Dalam konteks ini, jika selama ini standar akuntansi dan auditing yang telah ditetapkan IAI masih mengacu pada catatan keuangan (kuantitatif) semata, maka kini saatnya klausul-klausul kualitatif, ikut tercakup dalam standar.

Dengan demikian, bagi IAI kini sudah saatnya untuk mempertimbangkan membuat suatu standar agar klausul-klausul kualitatif menjadi bagian dalam pelaporan keuangan yang terpublikasi. Sementara itu, pertimbangan penentuan opini terhadap sebuah laporan keuangan, juga sudah tidak relevan lagi jika hanya didasarkan pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga termasuk di dalamnya perlu dipertimbangkan klausul-klausul kualitatif yang terjadi pada perusahaan, seperti kewajaran transaksi.

Jika ini dapat diwujudkan, pandangan skeptis terhadap peranan profesi akuntan dalam mewujudkan good governance dapat ditekan. Di sisi lain, dengan makin luasnya lingkup aktivitas, profesi akuntan akan makin diminati konsumen karena lengkapnya jasa-jasa yang dapat disediakan. Bila dahulu seorang ionvestor yang hendak menanamkan modal memerlukan dua profesi keahlian (akuntan dan analis), maka kini investor tinggal "bertransaksi" dengan satu profesi.: akuntan. Dengan demikian, peran akuntan tidak lagi minimal (seperti yang ditunjukkan oleh peran laopran audit yang hanya 30%), tetapi kelak dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Achwan, Rochman. (2001). Good governance : manifesto politik abad ke-21. Kompas Rabu 28 Juni 2000, hal. 39

Anonim. (2000). a. Pertamina, Bulog, dan BI Sarang KKN terbesar. Kompas 28 Juni, hal 13

............................b. Paternalisitk masih kental, peringkat makin buruk. Kompas 13 Juni

............................c. Indonesia terburuk dalam good corporate governance. Kompas 20 Juni

............................d. Indonesia ketiga terburuk di Aisa. Kompas 26 Juni.

Asian Development Bank (ADB). (1999). Good governance and anticorruption : the road forward for Indonesia, Paper, Presented at Eight Meeting of the Consultative Group on Indonesia, 27-28 July, Paris : France

Dye, Kenneth M. and Stapenhurst, R. (1998) Pillars of integrity : the important of supreme audit Institutions in curbing corruption. EDI Working Paper, The Economic Development Institute of the World Bank.

Frederick, Richard. (1998). The role of disclosure in strengthening corporate governance and accountability. Makalah yang disampaikan pada simposium OECD tanggal 12-13 Februari di Paris.

Irwan, Elexander. (2000). Clean Goverment dan Budaya Bisnis Asia. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Januari - Maret 2000, hal 56-63

Langseth, Petter. (2000). Bagaimana memerangi langsung praktek korupsi. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Januari - Maret 2000, hal 70-76

Langseth, Petter, Stapenhurst, R., Pope, J. (1997). The role of national integrity system in fighting corruption, EDI Working Paper, The Economic Development Institute of the World Bank.

Mahmud, Hasan Zein. (1998). Profesi akuntan dalam pandangan para pemakai pointers yang disampaikan dalam Diskusi Forum Temu Nasional Mahasiswa Akuntansi, Jakarta. Tanggal 19 September.

Priyono, AE. (2000). Jaringan nasional Ombudsman untuk pemberantasan korupsi. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Januari - Maret 2000, hal 43 - 48

Shunglu, V. K. (2000). The role of the auditor in promoting : good governance. International Journal of Government Auditing, Auditing, April 1998, pp. 18 - 19

Tanzi, Vito. (1998). Corruption around the world : causes, consequences, scope, and cures, IMF Working Paper, WP/98/63, May.

Wibisono, Thomas. (1997). Restrukturisasi dan fokus. SWA No. 18/XII?12 Desember 1996 - 1 Januari.